Pajak Seller Marketplace Berlaku: Cara Menjaga Efisiensi Bisnis Online

Perubahan aturan perpajakan dapat memengaruhi cara penjual online mengelola transaksi dan administrasi bisnis. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memantau penjualan. Mereka juga perlu memahami bagaimana potongan atau pemungutan pajak tercatat, bagaimana arus kas dikelola, dan berapa biaya yang sebenarnya dibutuhkan untuk memenuhi setiap pesanan.

Salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan oleh seller marketplace di Indonesia adalah penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang ditunjuk pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pemungutan tersebut mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 melalui marketplace yang telah ditunjuk. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Informasi terbaru dan ketentuan lengkapnya dapat diperiksa melalui situs resmi DJP: https://pajak.go.id/marketplace.

Lalu, apa yang perlu dilakukan bisnis online agar dapat menyesuaikan administrasi tanpa mengabaikan efisiensi operasional?

 

Apa Itu Pemungutan Pajak Seller Marketplace?

Pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace merupakan mekanisme ketika penyelenggara marketplace yang ditunjuk pemerintah memungut PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri dari transaksi melalui sistem perdagangan elektronik.

Berdasarkan informasi DJP, besaran pemungutan yang diatur adalah 0,5% dari peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan sesuai ketentuan, dengan pengecualian tertentu yang diatur dalam regulasi.

Penerapan dan kewajiban setiap seller dapat bergantung pada status, jenis penghasilan, serta ketentuan pengecualian yang berlaku. Oleh karena itu, penjual sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa semua transaksi atau seluruh seller memiliki perlakuan pajak yang sama.

Penting juga untuk membedakan pemungutan PPh dari biaya layanan marketplace, biaya iklan, komisi, biaya pengiriman, dan kewajiban perpajakan lainnya. Semua komponen tersebut perlu dipahami secara terpisah ketika menghitung profitabilitas bisnis.

 

Bagaimana Kebijakan Ini Memengaruhi Pengelolaan Bisnis Online?

Dampak operasionalnya tidak hanya berkaitan dengan pajak yang dipungut, tetapi juga dengan kebutuhan untuk menjaga pencatatan transaksi tetap akurat.

 

1.  Pencatatan pendapatan harus lebih rapi

Seller perlu mencocokkan data pesanan, nilai transaksi, pembayaran yang diterima, biaya marketplace, serta pemungutan pajak yang tercatat.

Tanpa pencatatan yang terstruktur, pemilik bisnis dapat kesulitan membedakan pendapatan penjualan, uang yang benar-benar diterima, dan biaya yang mengurangi margin.

 

2.  Arus kas perlu dipantau dengan lebih cermat

Ketika bisnis menerima pembayaran dari berbagai kanal, nominal yang masuk ke rekening bisa berbeda dari nilai penjualan bruto karena adanya komponen potongan dan penyesuaian.

Memantau arus kas secara rutin membantu perusahaan merencanakan pembelian stok, pembayaran pemasok, biaya tenaga kerja, dan kebutuhan operasional lainnya.

 

3.  Perhitungan profit perlu mempertimbangkan seluruh biaya

Penjualan yang tinggi belum tentu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Bisnis perlu memperhitungkan harga pokok produk, biaya marketplace, promosi, pengemasan, pengiriman, retur, serta komponen pajak yang relevan.

Pencatatan yang tepat membantu pemilik usaha memahami margin sebenarnya dan menentukan harga jual atau strategi promosi secara lebih rasional.

 

Lima Cara Menjaga Efisiensi Operasional Bisnis Online

Penyesuaian administrasi akan lebih mudah jika proses bisnis sudah terstruktur. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan.

1.  Pisahkan laporan penjualan dan laporan biaya

Buat laporan yang membedakan nilai penjualan, biaya platform, biaya pemasaran, biaya pengiriman, dan komponen pajak. Dengan begitu, pemilik usaha dapat mengevaluasi sumber pengeluaran tanpa mencampur semua komponen dalam satu angka.

Jika berjualan di beberapa marketplace, gunakan format pencatatan yang konsisten agar data dapat dibandingkan.

 

2.  Evaluasi biaya pemenuhan pesanan

Selain biaya platform dan pajak, biaya gudang dan pengiriman dapat memengaruhi margin setiap pesanan.

Perusahaan perlu memantau biaya kemasan, tenaga kerja, penyimpanan, proses picking dan packing, serta tarif pengiriman. Evaluasi ini membantu menemukan aktivitas yang memerlukan perbaikan.

 

3.  Kurangi pekerjaan administratif yang berulang

Menggabungkan data pesanan dari berbagai kanal secara manual dapat menghabiskan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan input.

Bisnis dapat mengevaluasi penggunaan integrasi sistem untuk menyelaraskan data pesanan, inventaris, dan pengiriman. Tingkat integrasi yang dibutuhkan tentu bergantung pada skala bisnis serta sistem yang telah digunakan.

 

4.  Jaga akurasi stok

Ketika pesanan datang dari beberapa kanal, data stok yang tidak sinkron dapat menimbulkan overselling, pembatalan pesanan, dan pekerjaan tambahan.

Sistem inventaris yang terstruktur membantu perusahaan memantau ketersediaan barang, mengurangi ketidaksesuaian stok, dan merencanakan pengadaan dengan lebih baik.

 

5.  Pantau profitabilitas per kanal dan per pesanan

Jangan hanya melihat total penjualan bulanan. Bandingkan margin berdasarkan kanal penjualan, kategori produk, atau jenis pesanan.

Dengan cara ini, bisnis dapat mengenali produk yang menguntungkan, promosi yang terlalu mahal, serta biaya operasional yang perlu dikendalikan.

 

Mengapa Integrasi Pesanan, Inventaris, dan Pengiriman Penting?